MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dr. Jasra Putra, bersama timnya mengunjungi sejumlah sekolah di Padang untuk menelusuri kasus perundungan (bullying) dan kekerasan seksual terhadap satuan pendidikan. Kunjungan ini berlangsung di SMAN 8 Padang, yang menjadi sekolah induk program sekolah jarak jauh sekaligus sekolah rujukan Google. Ironisnya, sekolah berpredikat canggih ini justru rawan bullying.
Kepala SMAN 8 Padang, Berry Devanda, memaparkan data sekolah: 1.508 siswa, 67 guru, dan 18 tenaga kependidikan. Sistem kelas jauh daring bagi remaja 16–18 tahun berjalan yang putus sekolah, namun kasus perundungan kerap muncul.
“Kami butuh penguatan guru dari perspektif KPAI, bagaimana merespons kasus-kasus kekerasan,” ujar Berry.
Jasra Putra menegaskan, tahun ini KPAI melatih 1.200 guru BK se-Indonesia. SMAN 8 Padang menjadi prioritas dengan 1.058 siswa yang dilibatkan dalam program pencegahan kekerasan. “BK jangan sendiri. BK harus jadi manajer, semua guru dilibatkan. Kami jemput bola, klasifikasi semua persoalan anak,” tegasnya.
Pernyataan krusial Jasra: penanganan kekerasan verbal cukup diselesaikan di tingkat guru BK, tapi kekerasan fisik yang merupakan tindak pidana harus melibatkan banyak pihak – termasuk aparat. “Kekerasan verbal bisa ditangani internal. Tapi kalau fisik, libatkan polisi, orang tua, dinas sosial. Jangan tutup-tutup!” ujarnya.
Ia juga mengingatkan 7 jurus guru BK wajib diaplikasikan: identifikasi dini, konseling individual, mediasi teman sebaya, penguatan kelas inklusif, pelibatan orang tua, rujukan ke lembaga perlindungan anak, dan pemantauan berkelanjutan.
Tak berhenti di situ, KPAI menyoroti persoalan lebih besar. Jasra mengatakan: “Industri candu dan internet harus diawasi.” Menurutnya, algoritma media sosial dan konten digital yang tidak ramah anak berpotensi menjadi candu baru yang merusak mental generasi muda. Ia meminta pemerintah dan platform digital bertanggung jawab.
Selain itu, Jasra menekankan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh aparat harus bekerja dengan serius. “Jangan sampai laporan anak korban kekerasan berhenti di meja aparat. Harus ada tindak lanjut, proses hukum yang adil, dan perlindungan korban. Aparat harus bekerja, bukan sekadar menerima laporan,” tegasnya.
Sebelumnya, Jasra mengungkap data mengejutkan: 1 juta akun anak ditakedown dari TikTok, namun banyak orang tua justru memberi akses akun mereka ke anak. Jasra meminta pengawasan bersama semua pihak khususnya orang tua.
Soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 8 Padang, Jasra mengapresiasi anak-anak suka ayam dan sayur, kebiasaan sarapan mulai terbentuk, jajan lebih hemat. Namun ia mengingatkan dua hal: jangan diskriminasi terhadap 23 anak non-muslim di sekolah tersebut, dan awasi gizi anak agar tidak obesitas.
Jasra juga mendorong pemerintah daerah tidak keluar dari sistem perlindungan anak yang sudah terintegrasi. “Konsistensi kebijakan menentukan keselamatan anak. Jangan keluar dari sistem yang sudah susah payah dibangun.”
Di akhir kunjungan, Jasra menyinggung berbagai kasus: pembunuhan anak, kasus Medan anak kelas 6 diancam orang tuanya, hingga data LGBTQ pada anak. “9 komisioner KPAI mengawasi 84 juta anak Indonesia. 7 jurus guru BK harus diaplikasikan. Industri candu dan internet diawasi. Aparat bekerja serius. Dan jangan diskriminasi terhadap berbeda agama. Ini darurat perlindungan anak,” pungkas Jasra.
