Bawaslu Limapuluh Kota Gencarkan Sosialisasi Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol

  • Whatsapp
Komisioner Bawaslu 50 Kota Ismet Aljannata bersama Komisioner KPU Rina Fitri berikan pemaparan materi dalam Rakor Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu bersama Partai Politik. (Foto: Ist)

MINANGKABAUNEWS.COM, LIMAPULUH KOTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, terus menggencarkan sosialisasi terkait penyelenggaraan tahapan pendaftaran dan verifikasi kepada partai politik peserta pemilu 2024.

Jika sebelumnya, Bawaslu menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan pengurus Parpol terkait mekanisme pengajuan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Senin (10/9) siang, Bawaslu kembali menggelar Rapat Pengawasan terkait teknis dan aturan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu.

Read More

“Seperti kita ketahui bersama, KPU baru saja selesai melaksanakan proses verifikasi administrasi perbaikan partai politik. Nah, hasil vermin ini nanti akan menentukan, apakah Parpol bakal dilanjutkan ke verifikasi faktual,” kata Ketua Bawaslu Limapuluh Kota, Yoriza Asra, saat membuka Rakor di aula kantor Bawaslu setempat.

Selain Ketua Bawaslu Limapuluh Kota, Yoriza Asra, rapat tersebut turut dihadiri Komisioner Bawaslu, Ismet Aljannata, sebagai narasumber. Kemudian, juga hadir Komisioner KPU Limapuluh Kota, Rina Fitri, selaku narasumber, dan para peserta dari pimpinan dan pengurus partai politik.

Dalam sambutannya, Yoriza Asra menyebut, agenda rapat koordinasi ditujukan guna meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi terkait proses pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu. Hal ini sekaligus guna melakukan pencegahan dan meminimalisir angka kerugian bagi Parpol terutama dalam proses verifikasi faktual.

“Seperti misalnnya, dalam proses verifikasi faktual, ada objek-objek yang akan difaktualkan oleh Tim KPU nantinya, misalnya kantor partai politik, atau Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) tidak berada di tempat. Ini tentu akan merugikan parpol itu sendiri,” tambah Yoriza.

Dia berharap, Partai Politik sudah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk verifikasi faktual, sehingga ketika Tim Verfak melakukan verifikasi pengurus Parpol bisa menunjukkan segala kelengkapan yang diminta.

“Jangan sampai ketika difaktualkan, pengurus parpol tidak bisa menunjukkan persyaratan, sehingga objeknya menjadi TMS. Ini tentu akan merugikan bagi partai politik itu sendiri,” tuturnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Limapuluh Kota, Ismet Aljannata, dalam pemaparan materinya menyampaikan, bahwa tugas utama Bawaslu adalah memastikan setiap pelaksanaan tahapan Pemilu sesuai ketentuan UU yang berlaku.

Kordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Lima Puluh Kota itu menyebut, Bawaslu berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, memiliki tugas yakni melakukan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan dalam setiap pelaksanaan tahapan Pemilu.

“Dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang akan berlangsung sejak tanggal 15 Oktober – 4 November 2022 mendatang, tim verfak KPU akan didampingi oleh tim pengawas dari Bawaslu secara melekat,” sebut Ismet.

Di Kabupaten Limapuluh Kota sendiri, tim verfak ini nantinya bakal mendatangi kantor guna melakukan verifikasi terhadap 14 partai politik. Dia berharap, sejak kini Parpol sudah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan pendataan seperti pendataan keanggotaan.

“Harapan kami silahkan melakukan konsolidasi internal Parpol masing-masing. Jangan sampai, nanti ketika verifikasi, ada anggota parpol yang sudah terdata di sistem informasi partai politik (SIPOL) tidak mengakui keanggotaannya, sehingga ia akan menjadi TMS,” sebut Ismet.

Adapun Komisioner KPU Rina Fitri, lebih banyak menjelaskan terkait teknis dan objek-objek yang akan dilakukan Tim Verfak KPU terhadap partai politik. Mulai dari kepengurusan, keanggotaan, memperhatikan keterwakilan perempuan, hingga domisili kantor tetap parpol. (akg)

Related posts