MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Sebuah kabar mengejutkan datang dari Sumatera Barat. Di tengah gencarnya upaya pemulihan pascabencana, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Pasalnya, progres rehabilitasi lahan pertanian di Sumbar disebut jauh melesat dibanding provinsi tetangga. Tapi di balik euforia itu, terselip fakta mengejutkan: dua daerah justru mandek tanpa gerak!
Rapat koordinasi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera yang digelar secara virtual pada Kamis (30/4/2026) berlangsung sengit. Di depan jajaran Kementerian Pertanian dan perwakilan tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, melontarkan pujian istimewa.
“Dari target lahan pertanian rusak ringan dan sedang seluas 3.902 hektare di Sumbar, hampir 98 persen sudah berkontrak. Bahkan, 50,8 persen di antaranya telah selesai direhabilitasi. Ini jauh lebih baik dibanding dua provinsi lain di Sumatera,” ujar Tomsi dengan nada bangga.
Namun, ucapan selamat itu langsung diikuti tegasan serius. Tomsi mengingatkan bahwa masih ada dua daerah di Sumbar yang progresnya bagai jalan di tempat: Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman. Nol persen. Tanpa gerak. Begitu kata laporan.
“Ini yang harus segera dibenahi. Target kita, seluruh proses rehabilitasi rampung paling lambat akhir Juli. Sebab memasuki Agustus, musim kemarau sudah di depan mata. Lahan harus siap tanam,” tegasnya.
Tak disangka, pernyataan tersebut disambut antusias. Perwakilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman langsung mengangkat tangan. Mereka berkomitmen untuk membalikkan keadaan dan menyelesaikan rehabilitasi lebih cepat—yakni pada akhir Mei 2026. Sebuah janji yang bikin ruang rapat virtual mendadak riuh.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian Pertanian, Ali Jamil, membeberkan data mengejutkan: total kerusakan sawah di tiga provinsi Sumatera mencapai sekitar 94.000 hektare. Pemerintah hanya menargetkan rehabilitasi untuk kategori rusak ringan dan sedang seluas 42.000 hektare. Dari jumlah itu, baru 39.000 hektare yang berkontrak, dan dari yang berkontrak, baru 12.000 hektare selesai direhabilitasi. Namun yang sudah diolah kembali baru sekitar 1.700 hektare.
Di tengah angka-angka yang masih timpang itu, Sumbar tampil bak bintang lapangan. Realisasi kontrak 98 persen dan penyelesaian fisik 50,8 persen. Bandingkan dengan Aceh yang baru 0,6 persen, Sumatera Utara 5 persen, dan rata-rata nasional yang hanya sekitar 6 persen. Sumbar benar-benar meninggalkan yang lain.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang diwakili Inspektur Daerah Andri Yulika, langsung merespons cepat. “Alhamdulillah, apresiasi ini jadi pelecut semangat. Dua daerah yang masih nol akan kami kawal habis-habisan. Inspektorat, TNI, Polri, semua kami turunkan. Hasil rapat ini segera kami laporkan ke Pak Gubernur untuk arahan lebih lanjut,” ujar Andri dengan penuh tekad.
Apakah dua daerah yang tertinggal itu mampu mengejar ketertinggalan? Atau justru menjadi pekerjaan rumah yang mengganjal di tengah prestasi gemilang Sumbar? Semua mata kini tertuju pada akhir Mei. Satu hal yang pasti: kisah rehabilitasi lahan di ranah Minang masih jauh dari usai.
