MINANGKABAUNEWS.com, PARIWARA – Suasana di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Padang Sarai, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Rabu (10/12), diwarnai dengan peninjauan langsung Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion. Kunjungan kerja ini bukan sekadar formalitas, melainkan misi nyata untuk memastikan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir bandang dan longsor benar-benar layak huni dan manusiawi.
Didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Camat Koto Tangah, serta aparat kepolisian setempat, Muharlion menelusuri setiap fasilitas. Dari kondisi ruangan, perlengkapan tidur, dapur umum, hingga ketersediaan air bersih dan MCK menjadi perhatiannya.
“Tugas kami adalah melakukan pengawasan agar kebijakan penanganan bencana berjalan optimal. Kehadiran ini untuk memastikan saudara-saudara kita yang terdampak mendapat tempat tinggal yang aman dan layak,” tegas Muharlion di tengah peninjauan. Ia mengapresiasi bahwa fasilitas di Rusunawa Lubuk Buaya, dengan kapasitas sekitar 80 kamar, dinilai sudah memadai dan dalam kondisi baik.
Namun, di balik kelayakan itu, terselip persoalan yang menuntut solusi segera. Muharlion menyoroti aspirasi sejumlah warga terdampak dari Kecamatan Pauh yang menyatakan keberatan untuk menempati huntara di lokasi tersebut. Alasannya klasik namun fundamental: jarak yang terlalu jauh dari kampung halaman.
“Warga Pauh beralasan, huntara di Lubuk Buaya memberatkan karena jauh dari tempat kerja, sekolah anak, dan jejaring sosial mereka. Mereka berharap ada lokasi yang lebih dekat,” jelas Muharlion usai berdialog. Akibatnya, sebagian warga Pauh memilih bertahan di wilayah asal meski kondisi belum pulih, sementara huntara di Lubuk Buaya diprioritaskan bagi korban dari Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji yang lokasinya lebih strategis.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Padang menyuarakan komitmen tegas. Pemerintah daerah, menurutnya, harus memenuhi kebutuhan semua korban tanpa terkecuali. “Kami mendorong Pemko Padang untuk segera mencari alternatif lokasi huntara yang lebih dekat dengan Pauh. Warga harus bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah,” tekan Muharlion.
Beberapa opsi solusi pun telah mengemuka. DPRD disebutkan telah menerima masukan dari tokoh masyarakat, termasuk kemungkinan pemanfaatan Rusunawa Universitas Andalas atau titik-titik lain di sekitar Kecamatan Pauh yang memungkinkan dan aman.
Saat ini, seluruh alternatif tersebut tengah menjadi bahan pembahasan intensif antara DPRD dan Pemko Padang. Pertimbangannya tidak main-main: mulai dari aspek keamanan, kenyamanan, hingga dampaknya terhadap keberlangsungan ekonomi dan sosial warga.
Langkah cepat ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah penempatan, tetapi juga mempercepat pemulihan psikologis dan ekonomi para pengungsi. Harapannya, setiap keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana akhirnya mendapat hunian sementara yang tidak hanya sekadar atap, tetapi juga mendukung kehidupan mereka bangkit kembali. (Adv)
