MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan petani kelapa sawit di daerah itu. Dalam sambutannya pada acara pengukuhan pengurus DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumbar periode 2024–2029 di Padang, Selasa (10/6/2025), Vasko menyampaikan bahwa pemerintah provinsi siap menjadi garda depan dalam memperjuangkan harga sawit yang lebih adil bagi petani.
“Saya pribadi berada di garda terdepan untuk membela petani. Dari provinsi, kami siap menjadi backup penuh,” kata Vasko dalam sambutannya.
Menurutnya, kondisi riil yang disampaikan langsung oleh para petani dari berbagai daerah selama kunjungan kerjanya menjadi sumber energi baru untuk memperbaiki tata kelola sektor sawit. Salah satu hal yang ia soroti adalah minimnya transparansi dari pihak perusahaan dalam membuka data invoice sebagai dasar penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS).
“Meski pemprov sudah memberi peringatan, kewenangan utama berada di level kabupaten dan kota. Ini menjadi tantangan kita bersama,” ujar Vasko.
Ia menambahkan, saat ini Pemprov Sumbar tengah menyusun rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) yang bertujuan menciptakan mekanisme penetapan harga sawit yang berpihak kepada petani secara regulatif dan berkeadilan.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat, Ade Herdiwansyah, menyambut baik pernyataan dan sikap politik keberpihakan tersebut. Ia menilai bahwa dalam situasi ekonomi yang masih penuh ketimpangan, keberpihakan pemerintah kepada petani—terutama petani komoditas strategis seperti kelapa sawit—merupakan keharusan moral dan konstitusional.
“Ini langkah maju yang patut diapresiasi. Sudah saatnya negara hadir secara nyata untuk petani, bukan hanya sebagai slogan di atas panggung, tapi dalam bentuk regulasi dan distribusi keadilan ekonomi,” ujar Ade Herdiwansyah saat dimintai tanggapan, Rabu (11/6/2025).
Menurut AH panggilan akrabnya, keberanian Wagub Sumbar dalam menyuarakan pentingnya transparansi dan keadilan harga menunjukkan keberpihakan yang otentik, bukan pencitraan semata. Ia juga mendorong agar dalam penyusunan Pergub tersebut, Apkasindo dan elemen masyarakat sipil—termasuk organisasi kepemudaan dan mahasiswa—dilibatkan secara aktif.
“Selama ini suara petani seringkali tenggelam oleh dominasi korporasi. Kini, suara mereka perlu dikawal oleh gerakan masyarakat sipil agar Pergub yang lahir tidak sekadar menjadi dokumen birokrasi, tapi benar-benar melindungi yang lemah,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua terpilih DPW Apkasindo Sumbar, Jufri Nur, menyampaikan rasa terima kasih atas konsistensi dukungan Vasko Ruseimy terhadap petani sawit. Bahkan, menurutnya, keberpihakan tersebut telah terlihat jauh sebelum Vasko menjabat sebagai Wakil Gubernur.
“Kami menyaksikan sendiri bagaimana Pak Vasko berdiri bersama petani, bahkan sejak sebelum duduk di pemerintahan. Kami berharap komitmen itu terus dilanjutkan,” ucap Jufri.
Jufri juga mengusulkan agar Apkasindo dilibatkan dalam penyusunan kebijakan sektor sawit, termasuk dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit. Menurutnya, keadilan ekonomi bisa terwujud jika asosiasi petani mendapat penguatan kapasitas dan alokasi anggaran yang layak dari negara.
Ade Herdiwansyah (AH) menutup dengan mengingatkan bahwa perjuangan petani tidak boleh hanya menjadi narasi politik menjelang pemilu. Ia menyerukan agar gerakan keumatan dan kepemudaan turut mengawal implementasi kebijakan yang memihak kepada petani.
“Petani bukan hanya tulang punggung ekonomi, tapi juga penjaga ketahanan pangan bangsa. Ketika mereka lemah, bangsa ini ikut rapuh. Sudah saatnya kita berpihak bukan hanya dengan kata, tapi juga dengan kerja dan keberanian menegakkan keadilan,” pungkas Ade.
