MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Sungai-sungai di Sumatera Barat perlahan berubah warna. Hutan-hutan menggundang tak karuan. Dan yang paling mengerikan, nyawa terus melayang. Dalam dua pekan terakhir saja, sembilan orang ditemukan tewas di lubang-lubang tambang emas tanpa izin (PETI) yang kian menggila.
Di tengah darurat itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah akhirnya angkat bicara. Dengan nada tegas, ia mengajak seluruh jajaran Forkopimda untuk bersatu padu—bukan sekadar rapat, tapi turun ke lapangan memberantas tambang ilegal yang sudah seperti monster tak terkendali.
“Hal-hal yang merusak, yang ilegal, yang melanggar hukum, mari kita sepakati bersama untuk kita tindak tegas. Kalau tidak, korban akan terus berjatuhan,” ujar Mahyeldi dalam Focus Group Discussion di Istana Gubernur, Selasa (19/5/2026).
Bukan sekadar kerusakan pemandangan. Aktivitas PETI kini telah memicu banjir bandang dan galodo (banjir lahar dingin) yang mengancam kampung-kampung. Hutan yang gundul, sungai yang tercemar merkuri, dan tanah yang tak lagi mampu menahan air—semuanya bermuara pada satu kata: malapetaka.
“Taruhannya adalah keselamatan masyarakat kita dan masa depan Sumatera Barat,” ucapnya.
Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi, memaparkan data yang makin mencekik. Sejak 2020 hingga 2026, sudah puluhan orang tewas akibat tambang ilegal. Setidaknya 200 hingga 300 titik tambang liar tersebar di enam kabupaten rawan: Solok Selatan, Kabupaten Solok, Dharmasraya, Sijunjung, Pasaman, dan Pasaman Barat. Bahkan kawasan Geopark Silokek di Sijunjung yang sedang bersiap menjalani asesmen internasional pun ikut dirusak oleh kapal-kapal penyedot sedimen.
Yang menarik, Gubernur tak serta-merta menghakimi para penambang kecil. Ia sadar, banyak warga yang menggantungkan hidup dari emas. Maka di sisi lain, Pemprov terus mempercepat penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar aktivitas tambang bisa legal sekaligus ramah lingkungan.
Namun, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Mukhlis, mengingatkan satu hal yang kerap luput: siapa di balik tambang ilegal ini?
“Catat siapa pemodalnya, siapa bekingnya, masyarakatnya dari mana. Setelah itu baru kita ambil tindakan tegas,” tegasnya.
FGD pun menghasilkan komitmen bulat: tindakan keras terhadap PETI, sekaligus jalan keluar hukum bagi tambang rakyat. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang akan berani menyentuh “kekuatan di balik” lubang-lubang maut itu?
