MINANGKABAUNEWS.com, PADANG PARIAMAN — Ada kabar menggembirakan sekaligus tantangan besar dari Ranah Minang. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, baru saja mengumumkan kabar yang ditunggu-tunggu: proses rehabilitasi lahan pertanian yang rusak ringan dan sedang akibat bencana hidrometeorologi akhirnya rampung total.
Pengumuman ini disampaikan langsung di tengah hamparan sawah Korong Tanah Taban, Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung, Padang Pariaman, Rabu (13/5/2026). Di tempat yang sebelumnya porak-poranda diterjang banjir dan longsor itu, Mahyeldi turun langsung mengikuti kegiatan tanam padi serentak.
“Alhamdulillah, progres kita sudah 100 persen,” serunya dengan nada lega. Hari itu, ia menanam padi untuk kali terakhir di lahan yang sudah pulih—sebuah simbol bahwa fase pertama pemulihan benar-benar tuntas.
Keberhasilan ini ternyata tidak datang begitu saja. Mahyeldi mengakui, percepatan rehabilitasi lahan seluas ribuan hektare itu berkat dukungan penuh dari Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Sumatera V, hingga para bupati dan wali kota di daerah terdampak. Total anggaran yang digelontorkan untuk menyelamatkan lahan rusak ringan dan sedang ini mencapai fantastis, Rp 32,9 miliar.
Tapi jangan dulu bersorak. Di balik kabar gembira ini, ada momok baru yang mengintai. Mahyeldi buru-buru mengingatkan bahwa ancaman musim kering dan El Nino diprediksi mulai terasa akhir Juni hingga Juli mendatang. “Penanaman harus dipercepat supaya panen tidak terganggu,” tegasnya.
Yang lebih mencekik lagi, ternyata pekerjaan sesungguhnya masih menggunung. Rehabilitasi lahan rusak ringan dan sedang hanyalah awal. Gubernur dengan terus terang mengungkapkan bahwa saat ini tantangan terbesar justru pada penanganan lahan rusak berat dan sawah yang hilang—dan angkanya bikin geleng-geleng kepala.
Mahyeldi memaparkan data yang cukup mengkhawatirkan. Ada sekitar 7.000 hektare lahan terdampak berat di Sumbar. Parahnya lagi, lebih dari 4.000 hektare di antaranya benar-benar hilang—berubah menjadi aliran sungai baru atau tersapu habis oleh longsor.
“Sebagian dari lahan yang hilang itu sekarang berubah menjadi sungai, ada juga yang benar-benar tergerus. Penanganannya perlu melibatkan lintas kementerian, tidak bisa hanya Kementerian Pertanian,” ujarnya dengan nada serius. Ia menyebut perlu melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian lain.
Mahyeldi mengaku sudah menyerahkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) ke pemerintah pusat melalui BNPB. Kini tinggal menunggu teknis penanganan dan kepastian anggaran. “Mudah-mudahan Mei ini sudah mulai terlihat titik terang,” harapnya.
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian RI, Tedy Dirhamsyah, yang turut hadir, memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Menurutnya, Sumbar bukan hanya cepat—tapi menjadi provinsi dengan progres terbaik dibanding Aceh dan Sumatera Utara yang juga terdampak.
“Secara nasional rata-rata baru sekitar 14 persen, tapi Sumbar sudah memenuhi target Pak Menteri. Ini juara satu,” puji Tedy. Bahkan ia mengungkapkan, di Solok, petani sudah panen dan hasilnya diekspor. Sumbar tidak hanya menanam, tapi sudah memanen.
Namun di penghujung acara, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, seperti mengingatkan kembali besarnya gunung yang belum terselesaikan. Ia merinci, di wilayahnya sendiri total lahan sawah terdampak mencapai 1.263,4 hektare—yang rusak berat 450,7 hektare dan yang hilang 100,5 hektare. Belum lagi lahan jagung seluas 570 hektare yang ikut terdampak.
“Sawah rusak ringan sudah tertangani 100 persen. Tapi yang rusak berat dan hilang sampai sekarang belum ada alokasi bantuan,” kata John, sembari berharap pemerintah pusat segera bergerak.
Satu hal yang pasti: Sumbar sudah membuktikan diri juara dalam pemulihan. Tapi pertanyaan besar sekarang, akankah lahan-lahan yang hilang dan rusak berat itu juga bisa diselamatkan? Atau para petani harus kehilangan mata pencaharian mereka untuk selamanya?
