Ketum MUI Sumbar Buya Dr. Gusrizal Beri Jawaban dan Solusi terkait Polemik Pembentukan KDEKS

  • Whatsapp
Ketum MUI Sumbar, Dr. Gusrizal Gazahar Dt. Palimo Basa (Foto: Dok. Istimewa).

MINANGKABAUNEWS.COM, PADANG — Menyikapi pertanyaan seorang tokoh kepada ketum MUI Sumbar Buya Dr. Gusrizal terkait sikap MUI ‘keras’ terhadap pembentukan KDEKS Sumbar.
Ketum MUI Sumbar, Buya Dr. Gusrizal Gazahar Dt. Palimo Basa mengungkapkan Walaupun kata “keras” itu terasa kurang nyaman tapi biarkan sajalah karena sikap yang kita keluarkan, bukan untuk menuai sanjungan dan bukan pula untuk mengundang kebencian tapi untuk menjalankan tugas keulamaan dan kemajelisan guna menggapai ridha Allah swt. “Kalau akan dinilai, biarlah umat yang berpikir jernih menilai dengan adil.

“KDEKS (Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syari’ah) Prov. Sumbar bukanlah sejenis LSM atau Ormas tapi dia dibentuk dengan Perpres dan kegiatannya bisa dibiayai dengan APBD,” ujar Buya.

Read More

Menurut Buya, KDEKS dalam tugas-tugasnya berkaitan dengan MUI Sumbar baik tentang sertifikasi halal, wisata syari’ah, lembaga keuangan syari’ah dan lainnya.

“MUI Sumbar tidak dilibatkan dalam pembentukannya karena memang tidak diundang. Surat yang dikatakan ada MUI Sumbar dalam daftar undangan, itu adalah surat revisi yang dibuat setelah Sekda diingatkan oleh Ketum MUI Sumbar. Surat revisi itu hanya via WA dan sudaj terlambat karena MUI Sumbar tidak bisa lagi menghadirinya,” terang Buya Gusrizal, Senin, (30/5/2022).

Buya menjelaskan Penunjukan orang-orang yang menjadi dewan eksekutifnya oleh gubernur, tidak merangkum unsur umat yang harus dirangkul semua dalam menggerakkan ekonomi Islam. Dewan Eksekutif itu (yang telah diSKkan), terlihat hanya mempertimbangkan unsur satu ormas, partai dan kekerabatan.

Dalam perjalanan MUI Sumbar, Buya mengakui dirinya memiliki catatan terhadap orang-orang yang ditunjuk dan telah terbukti melalui lembaga-lembaga lain bahwa mereka tidak patut duduk di situ dan bahkan juga sudah ada pihak lain yang mengingatkan Pemda Sumbar tapi tak digubris.

Selanjutnya, apa solusi yang disampaikan oleh MUI Sumbar kepada Pemprov Sumbar.
Buya menjawab Walaupun MUI Sumbar telah berulangkali tidak dilibatkan dalam perkara-perkara yang sepatutnya dilibatkan, namun kalau Gubernur Sumbar memang seorang pemimpin, silahkan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

“Batalkan SK itu dahulu dan kaji ulang landasan pembentukannya. Kemudian membentuk pansel dengan melibatkan stake holders yang terkait erat dengan tugas-tugas KDEKS.

Selanjutnya membuat kriteria pengurus KDEKS. Kemudian Lakukanlah seleksi terbuka, dan Terbitkan SK hasil seleksi terbuka itu,” demikian solusi dari Buya Dr. Gusrizal.

Related posts