MINANGKABAUNEWS.com, PARIWARA PEMPROV SUMBAR — Kabar menggembirakan datang dari Ranah Minang. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat pada 2025 melesat signifikan dan untuk pertama kalinya berhasil menembus kategori tinggi secara nasional.
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Bappenas, Kemendagri, serta BPS yang diumumkan di Semarang, Kamis (21/5/2026), nilai IDI Sumbar meningkat dari 78,83 pada 2024 menjadi 80,08 pada 2025. Kenaikan ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata bahwa kualitas demokrasi di provinsi berjuluk “Rumah Adat Melayu” itu terus membaik dan diakui secara nasional.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Ia menyebut capaian ini adalah buah kerja kolektif seluruh elemen—pemerintah, Forkopimda, akademisi, media, ormas, hingga masyarakat biasa—yang bahu-membahu menjaga demokrasi yang sehat, kondusif, dan inklusif.
“Peningkatan IDI ini menunjukkan demokrasi di Sumbar terus bergerak ke arah yang lebih baik. Stabilitas sosial politik terjaga, ruang partisipasi publik makin luas,” ujar Mahyeldi dengan penuh optimisme.
Menurutnya, naiknya status dari “sedang” ke “tinggi” menjadi indikator positif tata kelola pemerintahan yang makin responsif, keterbukaan informasi publik yang meningkat, serta pelayanan masyarakat yang kian prima.
Meski sudah masuk zona hijau, Mahyeldi berjanji tak akan berpuas diri. “Ke depan, kami akan terus memperkuat pendidikan politik masyarakat, menjaga kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, dan memastikan demokrasi berdampak langsung pada kesejahteraan warga serta iklim investasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Provinsi Sumbar, Mursalim, membeberkan faktor di balik lonjakan ini: membaiknya stabilitas sosial politik, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta kualitas pelayanan publik yang terus didongkrak. “Penilaian dilakukan BPS secara komprehensif selama setahun penuh, baik kuantitatif maupun kualitatif,” jelasnya.
Ia mengingatkan, tantangan tetap ada, terutama penguatan literasi digital dan antisipasi disinformasi di media sosial. Namun dengan sinergi lintas sektor, Sumbar optimis mampu menjaga momentum.
Keberhasilan ini sekaligus menegaskan posisi Sumbar sebagai daerah yang piawai menyeimbangkan stabilitas politik, pembangunan daerah, dan penguatan demokrasi yang partisipatif. Semoga angin segar ini membawa berkah nyata bagi seluruh masyarakat Ranah Minang. (adpsb/bud)
