MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025, sebagai bagian dari visi Presiden untuk menghapus kelaparan di kalangan anak dan memastikan akses pendidikan yang merata. Namun, pelaksanaan program ini mendapat sorotan menyusul beberapa kasus keracunan makanan serta kendala operasional di lapangan.
Program MBG dirancang untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, yang mencakup 3 juta ibu hamil, 30 juta anak usia dini, serta 44 juta pelajar dari tingkat SD hingga SMA, termasuk siswa pesantren dan anak-anak di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Makanan yang disediakan mengandung gizi seimbang—meliputi protein, karbohidrat, dan serat—dilengkapi susu mingguan untuk menangani persoalan kekurangan gizi yang masih dialami sekitar 25% anak Indonesia.
Distribusi makanan dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), yang terdiri dari mitra masyarakat serta unit-unit baru yang ditempatkan di daerah prioritas.
Namun, sejak program ini dimulai, tercatat ada insiden keracunan ringan pada 342 siswa di Bandung dan sekitar 320 anak di 10 wilayah lain. Meski jumlah ini hanya 0,0156% dari total penerima, insiden tersebut memicu kekhawatiran publik terhadap keamanan pangan yang disediakan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait beberapa kejadian:
Bombana, Sulawesi Tenggara: Makanan batal disajikan karena ayam yang diolah terlambat dan mengeluarkan bau tak sedap.
Batang, Jawa Tengah: Makanan terlambat dikonsumsi hingga menyebabkan basi.
Sukoharjo, Jawa Tengah: Menu diganti karena bahan baku belum matang sempurna.
Cianjur, Jawa Barat: Masih menunggu hasil investigasi laboratorium untuk kepastian penyebab.
Sebagai respons, BGN memperketat pengawasan dengan mempercepat waktu pengiriman maksimal 30 menit, menggelar pelatihan ulang bagi mitra SPPG, serta memperketat audit sanitasi dan penyimpanan. Transparansi juga ditingkatkan dengan mendorong sekolah untuk memublikasikan menu harian melalui media sosial.
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dr. Jasra Putra, menyampaikan sejumlah rekomendasi guna memperkuat efektivitas MBG:
1. Penguatan Koordinasi dan SOP
Pelaksanaan evaluasi berkala antara SPPG, sekolah, dan dinas pendidikan terkait jadwal, menu, dan kebutuhan khusus siswa. Penegakan standar operasional yang ditetapkan BGN dalam aspek gizi, sanitasi, dan logistik.
2. Pengawasan Inklusif
Pelibatan orang tua, siswa, akademisi, dan lembaga independen dalam proses audit.
Pembentukan pusat pengaduan terpadu untuk mempercepat penanganan risiko.
3. Fokus pada Anak Rentan
Prioritas diberikan kepada anak dengan kondisi gizi buruk, stunting, serta anak penyandang disabilitas.
4. Pendidikan dan Perubahan Pola Pikir
Integrasi program dengan pendidikan karakter dan kampanye pola makan sehat.
Edukasi tentang bahaya makanan instan dan pentingnya gizi seimbang.
Belajar dari Pengalaman Global
BGN membandingkan insiden MBG dengan program makan sekolah di negara lain, menunjukkan bahwa tantangan serupa juga pernah dihadapi:
-Jepang (1947–1996): Terdapat 6.000 kasus keracunan makanan.
– Amerika Serikat (1946–1997): Sebanyak 300 kasus tercatat.
– Finlandia (1943–2023): Sekitar 600 kasus.
Hal ini membuktikan bahwa program makan di sekolah selalu membutuhkan sistem pengawasan ketat untuk menjaga keamanan dan kualitasnya.
Kendati masih menghadapi tantangan seperti distribusi yang belum merata, keterlambatan pembayaran, dan penyebaran informasi keliru di media sosial, MBG tetap dipandang sebagai langkah strategis mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
UNESCO mencatat bahwa program makan sekolah dapat meningkatkan kehadiran siswa, menekan angka putus sekolah—yang masih dialami oleh sekitar 4 juta anak Indonesia—dan membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini.
Melalui sinergi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat luas, MBG diharapkan tak sekadar mengatasi kelaparan, tetapi juga membentuk generasi sehat yang siap menyongsong bonus demografi 2045.
Sebagaimana disampaikan KPAI dalam penutupnya:
“Harga satu nyawa anak menentukan arah bangsa. Mari kita pastikan MBG menjadi solusi nyata, bukan sekadar wacana.”
