MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Nasib nahas menimpa puluhan nelayan di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara. Bencana banjir bandang yang melanda pada 27 September 2025 lalu menyisakan duka panjang berupa muara sungai yang semakin dangkal. Kini, aktivitas melaut mereka terhambat parah, dan masalah itu semakin runyam karena sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).
Kisah pilu ini mengalir deras saat Anggota DPR RI Komisi IV, Rahmat Saleh, melakukan kunjungan serap aspirasi pada Sabtu (2/5/2026) siang. Para nelayan yang ditemui kompak melontarkan keluhan yang sama: tumpukan lumpur dan kayu pasca banjir kini menyumbat total alur muara, membuat kapal-kapal mereka nyaris tak bisa keluar masuk.
“Sekarang kami tidak bisa bebas keluar masuk muara. Kalau pulang malam atau cuaca buruk, risikonya sangat tinggi,” ujar Didit, perwakilan nelayan, dengan nada tertahan. Ia menjelaskan setidaknya 25 hingga 35 nelayan terdampak langsung. Puluhan kapal yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi keluarga kini hanya teronggok tak beroperasi normal. Pendapatan mereka merosot drastis karena waktu melaut yang sangat terbatas—mereka harus menunggu air pasang baru bisa berangkat.
Namun, pendangkalan bukan satu-satunya momok. Nelayan mengaku semakin terhimpit karena BBM untuk melaut juga sulit didapat. “Kalau muara dangkal kami tidak bisa keluar, BBM juga susah. Jadi benar-benar terhimpit,” kata Didit sambil menghela napas.
Berdasarkan pengecekan langsung di lapangan, sedimentasi yang menumpuk sangat tebal ditambah batang-batang kayu berserakan di dasar muara. Nelayan khawatir, jika kondisi ini tak segera ditangani, banjir susulan berpotensi lebih parah dan mengancam permukiman warga di sekitar.
Mendengar curahan hati para nelayan, Rahmat Saleh pun sigap merespons. Politisi yang akrab dengan isu kelautan ini mengakui bahwa urusan pendangkalan sungai memang berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS). Namun, karena dampaknya langsung menyentuh sektor perikanan yang menjadi lingkup Komisi IV DPR RI, ia berjanji akan membawa masalah ini ke tingkat pusat.
“Penyelesaian masalah ini harus cepat, tapi juga harus tepat secara kajian. Jangan sampai penanganan yang dilakukan justru menimbulkan persoalan baru,” tegas Rahmat. Ia menekankan pentingnya penanganan berbasis data dan kajian teknis yang jelas, termasuk bagaimana mengelola material sedimentasi agar tidak menjadi bom waktu di kemudian hari.
Di akhir pertemuan, Rahmat memastikan seluruh aspirasi nelayan—mulai dari soal akses muara hingga kelangkaan BBM—akan diperjuangkan lintas sektor di tingkat pusat. “Ini akan kita dorong di pusat agar ada solusi nyata untuk nelayan,” tutupnya dengan nada penuh kepastian.
