MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, angkat bicara soal potensi tabrakan antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa (Kopdes) dalam program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Jangan sampai keduanya malah saling melemahkan!

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (20/5), Yandri dengan tegas menyatakan bahwa BUMDes dan Kopdes harus dibangun dalam pola kerja yang saling menguatkan. Bukan malah tumpang tindih atau saling mematikan.

“BUMDes sudah punya ekosistem usaha yang jalan, mulai dari desa tematik hingga desa ekspor. Tinggal kita perjelas aturan dan rantai koordinasinya,” tegas Yandri.

Lantas, apa bedanya? Yandri menjelaskan secara gamblang: BUMDes berbasis usaha desa, sementara koperasi berbasis keanggotaan. Perbedaan inilah yang justru harus dikolaborasikan, bukan dipertentangkan.

Hasilnya? Data Kementerian Desa per Maret 2026 menunjukkan 741 BUMDes telah menjadi pemasok bahan baku untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bahkan 37 BUMDes lainnya sudah naik kelas menjadi pengelola dapur MBG!

Jawa Barat jadi yang terdepan dengan 280 BUMDes pemasok, disusul Jawa Timur (169) dan Jawa Tengah (88). Tak hanya itu, ratusan BUMDes juga sukses menjadi pemilik dapur MBG dan pelaku utama desa ekspor.

“Ribuan BUMDes berhasil. Kita kuatkan saja supaya tidak saling mematikan,” pungkas Yandri.

Lewat program 12 Aksi Bangun Desa, Kemendes PDT berkomitmen memperbaiki tata kelola dana desa dan terus memperluas desa wisata hingga desa ekspor. Kolaborasi, bukan kompetisi!