MINANGKABAUNEWS.com, ARTIKEL — Ada yang berbeda dari peresmian koperasi di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei lalu. Bukan hanya karena Presiden Prabowo Subianto yang datang langsung, tapi juga karena tanggal itu ia pilih dengan penuh makna pribadi. 16 Mei, kata Prabowo, adalah hari lahir kakeknya, Margono Djojohadikoesoemo—sosok yang disebut-sebut sebagai Bapak Koperasi sejati, sementara Mohamad Hatta lebih pantas menyandang gelar Bapak Ekonomi Kerakyatan.
Margono, yang lahir di Purwokerto pada 1894, pernah menjadi Ketua Jawatan Koperasi di zaman Hindia Belanda. Selama satu dekade hingga 1939, ia berhasil mencatatkan 574 koperasi dengan lebih dari 52 ribu anggota. Kini, cucunya meneruskan semangat itu dengan cara yang jauh lebih masif.
Dan di situlah cerita ini mulai menarik. Karena koperasi desa yang diresmikan Prabowo—diberi nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)—bukan sekadar seremoni. Setiap unit sudah berdiri gedung, gudang, truk, mobil pikap, hingga petugas lapangan. Bahkan, angka 1.061 unit yang diresmikan pun punya cerita unik: awalnya target 1.300 unit, tapi karena pembangunan belum rampung, dipilihlah 1.061 karena Presiden doyan angka delapan (1+0+6+1=8). Numerologi ala kepala negara, tapi dampaknya nyata.
Yang lebih mencengangkan: ini baru gelombang pertama. Menko Pangan Zulkifli Hasan memasang target 30.000 unit KDKMP beroperasi penuh sebelum 17 Agustus 2026. Per hari peresmian kemarin, sudah 9.294 unit bangunannya rampung. Dan setiap harinya, 150–200 unit baru terus dibangun.
Mari kita mundur sejenak. Dulu, era Orde Baru punya Koperasi Unit Desa (KUD). Ia menjadi raja distribusi pupuk bersubsidi dan pembeli tunggal gabah petani. Tapi setelah krisis 1998 dan desakan IMF, monopoli itu dicabut. KUD tumbang. Minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart masuk ke desa-desa, mengambil alih perputaran uang warga desa yang seharusnya bisa berputar di komunitas lokal. Koperasi pun dianggap jadul, banyak kasus korupsi, dan generasi muda ogah terlibat.
Nah, KDKMP datang dengan strategi yang berbeda. Ia tak lagi bergantung pada proteksi negara. Ia justru menciptakan pasar sendiri—salah satunya dengan menjadi pemasok bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bayangkan, perputaran uang per desa bisa mencapai Rp900 juta per bulan. Setiap koperasi juga mempekerjakan 17 warga desa, yang semuanya direkrut dari kampung halaman sendiri.
Tidak heran, Menteri Koperasi Ferry Juliantono pun bergerak tegas: ia meminta jaringan minimarket modern berhenti menambah gerai di desa. Alasannya klasik: biar uang warga desa tetap berputar di desa, bukan lari ke pemegang saham di kota besar. Contoh Singapura pun dipamerkan, di mana koperasi ritel NTUC FairPrice berhasil menguasai 64 persen pangsa pasar ritel berkat kebijakan istimewa, termasuk pembebasan pajak.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sendiri tampak lebih kalem. Mereka bilang minimarket dan KDKMP bisa hidup berdampingan, asalkan segmen dan fungsinya dibedakan. Tapi siapa yang tak was-was, ketika negara mulai serius mendirikan 30.000 koperasi sampai 2026, lengkap dengan logistik dan pasar yang sudah dijamin?
Optimisme publik memang tinggi. Survei litbang sebuah koran nasional mencatat 60,7 persen responden yakin Koperasi Merah Putih bisa menggerakkan ekonomi desa. Namun, ada juga yang mengingatkan. Studi CELIOS dari 108 kepala desa di 34 provinsi menemukan 65 persen responden mengkhawatirkan celah tata kelola. Potensi penyimpangan, kredit macet, hingga kurangnya kapasitas SDM menjadi bayang-bayang lama yang belum usai.
Yang menarik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah turun sejak awal. Mereka mengawasi langsung pembangunan koperasi ini, agar integritas program tetap terjaga. Langkah antisipatif yang menunjukkan bahwa pemerintah sadar betul: ambisi sebesar ini juga membawa risiko sebesar itu.
Kini, setelah 28 tahun koperasi dipinggirkan, ia kembali ke panggung utama ekonomi desa. Dengan format yang lebih modern, digital, dan terintegrasi. Dengan pembeli yang sudah dikunci. Dan dengan Presiden yang secara terbuka membawa warisan kakeknya—sang “Bapak Koperasi”—kembali ke denyut nadi kampung-kampung. Pertanyaannya, mampukah ia menghindari jebakan yang dulu meruntuhkan KUD? Atau justru kali ini, koperasi benar-benar bangkit untuk terakhir kalinya?
