MINANGKABAUNEWS.com, ARTIKEL — Ada yang berubah di ruang komunikasi pemerintahan. Bukan sekadar soal siapa bicara atau apa yang disampaikan. Perlahan tapi pasti, pertarungan kini bergeser ke medan yang lebih dalam: akal budi kita sendiri.
Bayangkan. Selama tahun lalu saja, hampir 1.900 konten hoaks dan lebih dari 3,3 juta konten negatif membanjiri jagat digital Indonesia. Bukan cuma sekadar informasi salah, tapi banyak di antaranya dirancang khusus seperti ranjau darat. Tujuannya? Memicu kegaduhan sosial, meruntuhkan kepercayaan pada kebijakan publik, bahkan menggoyang stabilitas.
Isu hilirisasi, ketahanan pangan, sampai harga cabai bisa tiba-tiba jadi bahan bakar amarah. Tak jarang, isu palsu tentang pangkalan militer asing ikut disebar, atau manipulasi harga komoditas. Semua dirangkai untuk menciptakan satu hal: jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan negara.
Di tengah realitas miris inilah Presiden Prabowo Subianto mengambil langka yang jarang diperhatikan banyak orang. Ia tak hanya mengganti susunan tim komunikasi. Ia mengubah paradigma. Dengan menunjuk Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM RI) dan mempertahankan Angga Raka Prabowo di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sinyalnya jelas: komunikasi negara kini setara dengan kekuatan militer dan ekonomi.
Para pengamat menyebutnya sebagai penguatan “benteng siber nasional”. Karena musuhnya bukan lagi sekadar berita bohong, melainkan “tirani algoritma” yang haus sensasi dan klik. Jika tidak dilawan dengan strategi yang progresif, kedaulatan informasi kita akan dijajah oleh para spekulan dan aktor perang kognitif asing.
Apa itu perang kognitif? Ini bukan perang dengan rudal atau tank. Ini adalah serangan sistematis terhadap cara kita berpikir. Melalui banjir informasi yang dirancang memecah belah, kohesi sosial bisa hancur perlahan. Maka, BAKOM RI diharapkan tidak lagi sekadar corong, tetapi benteng mental.
Namun, ada satu pelajaran penting: krisis komunikasi pemerintah sering lahir bukan karena minim pesan, tapi karena rendahnya kepercayaan. Maka penataan ulang ini tak boleh berhenti pada kontrol narasi. Efektivitas komunikasi publik sejatinya ditentukan oleh kecepatan respons, kualitas data, dan keterbukaan.
Publik di era post-truth butuh penjelasan lugas, bukan basa-basi normatif. Mereka haus data yang akurat dan relevan dengan keseharian. Jika komunikasi pemerintah terjebak menjadi diseminasi satu arah, ia akan kehilangan relevansi.
Maka, langkah Proaktif menjadi keharusan. Bukan lagi reaktif menunggu isu meledak. Kolaborasi sehat dengan media dan platform digital juga harus dibangun, bukan sekadar distribusi pesan. Tujuannya: memastikan algoritma tidak memihak konten kebencian dan hoaks.
Presiden Prabowo paham betul. Kegagalan komunikasi berarti meruntuhkan wibawa negara. Transformasi komunikasi bukan urusan gengsi, tapi pertaruhan masa depan kedaulatan bangsa.
Pada akhirnya, kedaulatan informasi tidak dibangun melalui kontrol semata. Ia tumbuh dari kepercayaan. Dan kepercayaan hanya lahir jika ada konsistensi antara apa yang disampaikan dan apa yang benar-benar dijalankan.
Tanpa itu, percuma narasi besar apa pun. Sebab rakyat yang cerdas, hanya akan tersenyum pada propaganda.
(Penulis: Dr. Eko Wahyuanto, Dosen dan Pengamat Kebijakan Publik)
