MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkapkan bahwa lebih dari satu juta permintaan tenaga kerja migran asal Indonesia datang dari lebih dari 100 negara. Namun, permintaan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.
“Data menunjukkan ada satu juta lebih permintaan dari lebih dari 100 negara,” ujar Menteri Karding dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (3/12).
Meski demikian, Indonesia baru mampu mengirimkan sekitar 200 ribu hingga hampir 300 ribu pekerja migran. Dari jumlah tersebut, 60 persen di antaranya merupakan pekerja domestik atau tenaga kerja informal.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama (SEB) empat menteri terkait penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Tenaga Kerja.
Fokus pada Pelatihan dan Penguatan Skill
Menteri Karding menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa untuk memenuhi permintaan pekerja migran. Ia mendorong peningkatan keterampilan dan kemampuan bahasa calon pekerja melalui pelatihan yang terorganisasi.
“Dengan pelatihan dan peningkatan keterampilan, saya yakin pekerja migran kita akan membawa teknologi dan pengetahuan baru ke Indonesia,” kata Karding.
Apresiasi pada Penguatan Perlindungan PMI
Menteri Karding juga memuji kolaborasi lintas kementerian dalam memperkuat tata kelola dan perlindungan pekerja migran. Ia menyebut keterlibatan pemerintah daerah dan desa, termasuk melalui regulasi seperti Perkada (Peraturan Kepala Daerah) dan Perdes (Peraturan Desa), sebagai langkah maju dalam memberikan perlindungan dan meminimalkan risiko eksploitasi.
“Pemerintah daerah hingga desa akan dilibatkan, termasuk dalam penyusunan anggaran untuk sosialisasi, pendidikan, pelatihan, serta pengelolaan proses pemberangkatan dan pemulangan pekerja migran. Ini adalah kemajuan besar,” tutupnya. (ANTARA)
